Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (4281)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (2025)   KOMUNITAS Kota Palu (14575)   Opini Pendidikan (2581)Politik (3099)Sekolah (383)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1510)UNIVERSITARIA (383) Semua Kategori 41201  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
DBD Luar Biasa, Penanganannya Biasa Saja

Oleh: Indar Ismail

Empat pekan lalu, rumah sakit swasta dan pemerintah di Palu benar-benar sesak. Sebagian besar pasien bahkan bersedia dirawat di lorong-lorong bangsal dengan menggunakan extra bed bantuan Departemen Sosial. Sebagian besar dari pasien adalah anak-anak yang terserang Demam Berdarah Denque (DBD).

Meskipun berjubel dengan banyaknya pasien, Nurfaida (13), warga Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, hanya berharap bisa segera sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Bagi masyarakat di Jalan Tanjung Satu, Palu, DBD memang menjadi momok. Sepanjang Februari sudah tiga balita di daerah itu meninggal, diduga karena DBD.
Dinas Kesehatan Palu mencatat, sejak Januari sampai 17 Maret 2010, sudah ada 483 kasus DBD di Palu. Meskipun telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), penanganan DBD di Palu terkesan biasa-biasa saja. Sejumlah kalangan bahkan pesimis status KLB akan segera dicabut, sebagaimana harapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu drg Emma Sukmawati kepada Mercusuar, Kamis (18/3). Emma masih menunggu laporan kasus DBD hingga akhir Maret.
Ketika berkali-kali dikonfirmasi, pihak Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kota berkeras telah melakukan sejumlah langkah. Namun, ada tiga catatan kami dari langkah-langkah itu.
Pertama, pemerintah melakukan fogging atau pengasapan Program tersebut dinilai Emma berhasil menekan kasus DBD. Emma mengatakan, sejak fogging dilakukan, kasus DBD di Palu diklaim menurun. Sepanjang Februari 2010, kasus DBD tercatat sebanyak 273 kasus. Namun untuk bulan Maret, sampai dengan saat ini baru tercatat 67 kasus DBD (per-17 Maret 2010).
Pertanyaannya adalah, apakah lagkah fogging itu murni dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palu? Kenyataannya, sebelum petugas dari Dinas Kesehatan melakukan fogging, sudah ada warga Palu yang melakukan aksi fogging gratis.
Langkah ini bahkan dilakukan beberapa bulan sejak kasus DBD mencapai puncaknya mulai akhir Desember 2009 hingga awal Februari 2010.
Belum lagi, sebagian masyarakat mengeluh, tidak tahu caranya bisa mendapat fogging. Apalagi ada rahasia umum, jika ingin mendapat fogging dari petugas, masyarakat juga harus menyiapkan sejumlah “uang terimakasih” kepada petugas. Dan benar, fogging tidak gratis.
Kedua, tidak dapat dielakkan jika salah satu faktor timbulnya DBD adalah karena perubahan musim, dari kemarau ke hujan atau sebaliknya. Sehingga kasus DBD merupakan kasus yang rutin terjadi setiap tahun. Pertanyaannya adalah, karena sudah dapat diprediksi jauh hari, lantas mengapa antisipasinya terkesan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Pemerintah baru bergerak, jika korban berlipat dua kali pada bulan yang sama dibanding tahun sebelumnya. Padahal, satu saja nyawa warga terancam, sebenarnya itu pukulan telak bagi pemerintah.
Pemerintah beralasan, tidak bisa maksimal berbuat karena terkendala anggaran. Masalahnya adalah, pemerintah tidak punya konsep penanganan yang matang.
Ketiga, kalau fogging sudah dilakukan dan anggaran terbatas lantas DBD belum juga berhasil diselesaikan, pemerintah punya kilah lama. Warga lalu diimbau agar menerapkan pola hidup bersih dengan strategi 3 M (menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas dan menutup rapat tempat penampungan air). Masyarakat tetap salah jika tidak melakukan itu.
Lantas, kalau masyarakat sudah berupaya melakukan 3M dan juga masih terserang DBD, apakah pemerintah lepas tangan? Pertanyaan ini kelihatannya sulit dijawab drg Emma Sukmawati. “Hanya pasien yang terdaftar dalam Jamkesda maupun Jamkesmas saja, yang bebas biaya pengobatan di rumah sakit. Malah anak saya pun harus bayar,” kata dia.
Pengamat kebijakan kesehatan, Direktur Lembaga Peduli Hak Dasar (eLPHD) Sulteng, Rusman Anno, menyarankan agar penanganan DBD di Palu dilaksanakan secara luar biasa.
Ada empat hal pokok yang menurut Rusman Anno dapat dilakukan pemerintah.
Pertama, melakukan diseminasi informasi secara langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah kelurahan, sampai tingkat RT. Juga mengumumkan status KLB DBD dan langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari DBD di sejumlah fasilitas umum, seperti pasar, rumah ibadan dan media massa.
Kedua, penanganan pasien DBD yang dirawat di rumah sakit atau puskesmas harus dimaksimalkan.
Ketiga, untuk jangka panjang, anggaran belanja publik untuk sektor kesehatan harus dinaikkan untuk memaksimalkan penanganan DBD. “Langkah yang dilakukan saat ini belum efektif, karena kebijakannya belum diikuti dengan kebijakan anggarannya,” ujarnya. “Terakhir, masyarakat juga harus proaktif,” katanya.
Pemerintah tentu tidak ingin menambah daftar penyakit yang harus diwaspadai masyarakat. Apalagi, siklus penyakit itu sudah dapat diketahui berdasarkan pengalaman setiap tahun. Belajar dari DBD, mari tidak menyepelekan nyamuk, hewan kecil yang sekali tepuk, mati. ***

  
Item #38681-41247 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #